MPM POLBAN

Verifikasi UKM adalah suatu program kerja yang diajukan oleh Komisi II Biro DPU (Dewan Perwakilan UKM). Verifikasi adalah kegiatan yang isinya tentang pemeriksaan UKM (Unit Kegiatan Mahasiswa) yang berada di Politeknik Negeri Bandung. Diantaranya kami memeriksa mengenai Adakah AD/ART di UKM tersebut, jumlah anggota UKM, Adakah pembimbing UKM tersebut, Prestasi-prestasi yang telah di raih oleh UKM. Supaya kita bisa menilai apakah UKM ini masih berhak ada di Politeknik Negeri Bandung ataukah tidak lagi. Teknis yang dilakukannya yaitu kita (Perwakilan yang telah ditentukan) datang ke UKM yang sudah ditentukan. Sebelumnya kita membuat janji terlebih dahulu dengan pihak UKM kemudian kita memberikan FORM yang telah disiapkan, yang isinya mngenai hal-hal tadi. Sebenarnya Verifikasi UKM ini baru pertama kali dilaksanakan, sehingga kami menilai verifikasi ini hanya sebagai contoh dan pelajaran untuk Verifikasi selanjutnya. Untuk UKM yang melanggar, atau tidak sesuai dengan peraturan yang telah disesuaikan maka kami akan melaporkan ke pihak Manajemen dan akan memberikan sanksi. Sanksi nya dapat berupa pembekuan UKM yang melanggar tersebut selama beberapa tahun.

Pada tanggal 31 Mei 2013, acara Audiensi Akbar yang dimotori oleh Tim Satuan Tugas (Satgas) Audiensi Akbar akhirnya terselenggara, setelah sekian lama Keluarga Mahasiswa Politeknik Negeri Bandung menunggu saat yang tepat untuk berdiskusi dengan pihak direktorat perihal permasalahan dan kondisi kampus secara umum yang butuh penanganan segera.

Aktor besar dalam pengonsepan acara ini adalah elemen MPM KEMA POLBAN dan BEMa KEMA POLBAN yang mencoba mengolaborasikan tim pengkajinya menjadi sebuah tim khusus bernama Satgas Audiensi. Hampir tiga bulan penuh sebelum pelaksanaan, tim satgas sudah melakukan pengkajian mendalam mengenai permasalahan kampus.

Dimulai dengan inputisasi data dari empat elemen besar manajerial kampus (Akademik, Keuangan, Kemahasiswaan, dan Sarana Prasarana), Tim Satgas melangkah lebih jauh dengan melakukan penyebaran kuesioner, diskusi dengan elemen KEMA, hingga komparasi data dengan melakukan studi banding luar kampus yang melibatkan dua Politeknik di Bandung. Hingga akhirnya, tema besar yang akan diangkat pada Audiensi Akbar yaitu permasalahan parkiran dalam kampus, dana kemahasiswaan, dan sarana prasarana kampus.

Kembali pada hari pelaksanaan, bahwa Audiensi Akbar ini tidak hanya untuk mengakomodasi permasalahan umum kampus, permasalahan tiap jurusan pun diangkat bersamaan. Diharapkan, dengan konsep ini, segala kebutuhan untuk menyampaikan masalah sekaligus solusinya dapat berjalan beriringan dan saling melengkapi.

Namun, pada kenyataannya itu tidak terjadi. Pada hari pelaksanaan, tidak semua perangkat diskusi hadir di tempat. Fatalnya, ‘Kartu AS’ untuk sesi permasalahan jurusan, semuanya absen. Dari sekian puluh anggota direktorat, yang bisa benar-benar menyempatkan waktunya hanyalah tiga orang, yaitu Direktur POLBAN, Wakil Direktur bidang Akademik, dan Wakil Direktur bidang Kemahasiswaan.

Tak pelak, karena seluruh Ketua Jurusan absen, maka sesi pertama tentang penyampaian permasalahan jurusan pun menjadi hambar dan tidak solutif. Perwakilan mahasiswa tiap jurusan tersebut hanya menyampaikan ‘uneg-uneg’nya tanpa ada jawaban konkrit dari pihak yang bersangkutan. Namun, poin-poin utama dari permasalahan jurusan tersebut akan diambil langkah lanjutnya pada Rapat Pimpinan POLBAN, seperti yang dijanjikan oleh Bapak Direktur.

Sesi kedua pun dilanjutkan dengan membahas tema besar yang diangkat oleh Tim Satgas. Dimulai dengan presentasi oleh perwakilan Tim Satgas, pandangan mengenai permasalahan kampus dikupas tuntas. Tak hanya mengungkapkan masalah saja, Tim Satgas pun sekaligus memberikan solusi konkritnya. Selesai presentasi, maka dimulailah forum diskusi antara narasumber maupun audiens.

Namun, lagi-lagi, karena tidak lengkapnya personel dari Wakil Direktur, permasalahan yang dibicarakan menjadi bias dan kurang didasarkan oleh fakta dan data yang ada. Terungkap ketika diskusi membicarakan permasalahan sarana prasarana kampus, ‘Kartu AS’ dari Wa-dir bidang Sarana Prasarana tidak hadir, hingga tema yang diangkat menjadi tak berujung berpangkal.

Diskusi pun berjalan alot, namun belum maksimal menghasilkan solusi. Statement yang berkembang pun jauh dari pembahasan masalah yang ada. Karena keadaan ini, maka forum belum berhasil mencapai kata sepakat, dan akhirnya sesuai dengan persetujuan seluruh forum pula, pembahasan solusi dari acara Audiensi Akbar ini akan kembali diangkat dalam Audiensi tertutup, yang akan dilaksanakan pada hari Selasa, 25 Juni 2013.

Foto ketika Audiensi Akbar

Foto kegiatan studi banding untuk Audiensi Akbar

_{Audiensi Tertutup}

Pada hari Selasa, 25 Juni 2013 kemarin, telah diadakan Audiensi Tertutup sebagai perpanjangan tangan dari Audiensi Akbat yang telah dilakukan 31 Mei 2013 lalu. Audiensi tertutup dipilih sebagai opsi win-win solution untuk menemukan solusi yang belum ditemukan pada Audiensi Akbar.

Audiensi yang digagas oleh Tim Satuan Tugas ini berlangsung di Ruang Rapat lantai 3 Gedung Direktorat. Meski berjudul Audiensi tertutup, nyatanya tidak demikian adanya. Antusias KEMA POLBAN yang diwakili oleh beberapa orang dari masing-masing ormawa cukup meramaikan ruangan. Hadir pula Ketua BEMa Yunus Muharrahman beserta jajarannya, begitupun perwakilan dari MPM semakin melengkapi kekompakan dari pihak mahasiswa.

Tak main-main, pihak yang diundang sebagai narasumber untuk audiensi ini pun berasal dari jajaran pembantu direktur, yang hadir all-team, hadir pula Ketua Jurusan Teknik Kimia. Sayang sekali, tak tampak Bapak Mei Sutrisno sebagai Direktur POLBAN pada hari itu.

Audiensi dimulai dengan membicarakan permasalahan Outsourcing (swastanisasi) parkiran mahasiswa. Seperti yang sudah disepakati oleh Keluarga Mahasiswa, bahwa mereka setuju, parkiran akan dikelola swasta sebagaimana kampus lainnya. Untuk itu, ajuan pertanyaan yang dikemukakan Tim Satgas, disinggung mengenai sudah adakah tender yang akan mengelola parkiran tersebut.

Jawaban dari Bapak Umar Mei selaku Pudir bidang Keuangan terlihat positif, karena sebenarnya mereka pun sudah merencanakan untuk parkiran mahasiswa dikelola oleh swasta, namun tahun-tahun kebelakang dikhawatirkan ada gejolak dari mahasiswa yang tidak setuju akan kebijakan ini. Namun, seiring dengan permintaan Keluarga Mahasiswa sendiri, maka pelaksanaan swastanisasi ini akan segera dilakukan, maksimal tahun depan, dengan merubah terlebih dahulu teknis pelaksanaan pembangunan, yang melibatkan pihak pusat.

Ketika ditanyakan mengenai hak-hak mahasiswa dalam pengambilan keputusan tender, beliau berujar bahwa mahasiswa mempunyai hak penuh dengan status user untuk mengambil tender yang paling layak. Adapun tuntutan kelayakan pada masing-masing calon tender tersebut dapat dibuat dalam TOR (Terms Of Referrence) yang berisi apa saja tuntutan kebutuhan mahasiswa sebagai tolok ukur pemenangan tender. Maka bila telah terangkum semua, maka akan diadakan rapat lanjutan di lain waktu untuk mendiskusikan masalah ini.

(Kelanjutan dari pembuatan TOR ini dilakukan pada hari Rabu 26 Juni 2013 dengan rakor KEMA, dan kini telah selesai)

Berlanjut pada pembahasan Transparansi dana DIPA Pembangunan. Beberapa perwakilan KEMA mulai menanyakan kelanjutan pembangunan di beberapa titik di POLBAN, sebut saja SC, Penerangan, Jalan, Gedung Magister dan lain-lain. Sesuai kapasitasnya, kali ini yang menjadi narasumber yaitu Bapak Mukhtar selaku pejabat pelaksana pembangunan. Beberapa data yang beliau berikan, berikut rangkumannya :

a. Gedung Indoor futsal sedang dibuat HPSnya dan disharekan ke tender.

b. APBNP 10 milyar telah diturunkan. 4/3 nya digunakan untuk pembangunan Gedung MST (Magister Sains Terapan), sisanya disebar pada perbaikan lain

c. SC mulai diperbaiki massif mulai bulan Juni 2013. Untuk perbaikan atap dan keseluruhan dibutuhkan 45 hari.

d. Penerangan yang rusak ditarget selama 2 minggu penyelesaian (Mulai 25 Juni)

Disinggung mengenai data transparansi untuk pembangunan, beliau berujar untuk transparansi pembangunan publik bisa diikuti di website POLBAN. Tetapi yang masih dalam perencanaan tidak dapat di-publish begitu saja, karena termasuk dokumen Negara. Sementara, perencanaan dapat dilihat di RUP POLBAN. “Dan LSM juga akan ikut mengawasi ini semua,” ujar beliau mantap.

Adapun bila ingin mengetahui langsung fakta data-data transparansi mengenai pembangunan yang belum disinggung diatas, maka dapat langsung saja bertanya pada beliau di ruangan UPT-PP Gedung P2T POLBAN.

Berlanjut ke pembahasan transparansi dana kemahasiswaan, yang dinarasumberi oleh Bapak Bambang Wisnuadhi selaku Pudir bidang Kemahasiswaan. Ketika disinggung mengenai dana kemahasiswaan yang cenderung macet, beliau mengeluarkan data bahwa Dana yang diberikan pusat sebesar 11 milyar rupiah, namun baru dibayarkan setengahnya oleh DIKTI.

Ketika dikritisi mengenai transparansi dan pengawasannya, menurut beliau akan sangat sulit untuk membuat hal ini disalahgunakan karena banyak pengawasan. Juga proses pencairannya juga sangat lama. Beliau pun menyarankan pada ormawa untuk permasalahan SPJ/LPJ nya, kalau bisa 28 hari sebelumnya seharusnya sudah diberikan, untuk mengantisipasi kemacetan dana karena keterlambatan.

Tak tanggung-tanggung, Audiens meminta untuk permasalahan ini diminta transparansinya di tempat. Namun beliau berujar bahwa untuk transparasi saat ini tidak bisa diberikan saat ini juga. “adalah hal yang salah jika saya menginformasikan hal yang semestinya tidak diinformasikan pada publik, dan saya juga harus berkonsultasi dulu dengan SPI” ujarnya. Menurut beliau, ada beberapa poin yang termasuk rahasia negara, yang dikhawatirkan akan terjadinya nepotisme dari data yang diberitahukan begitu saja. Namun, menurut beliau, bila mahasiswa berniat baik untuk mengetahui transparansi dana kemahasiswaan secara bertanggung jawab, dipersilahkan untuk datang ke Ruang Pudir Kemahasiswaan di lantai 1 Gedung Direktorat.

Berbicara mengenai tranparansi dana perlombaan ormawa, mengenai kegiatan apa saja yang ideal untuk dibiayai, pun dikupas tuntas. Menurut beliau, sistemnya harus berlevel nasional, kompetisinya kredibel dan mahasiswanya sendiri sebagai peserta dari kegiatan perlombaan tersebut. Semestinya, kata beliau, dana ini termaksimalkan oleh UKM yang ada di POLBAN, namun sayang masih ada salah kaprah dalam pengelolaannya sehingga dana besar ini kurang terserap. Mengenai transparansi dananya sendiri, beliau tidak akan memberikan infonya, kecuali pada Ormawa/UKM yang mempunyai kegiatan bersangkutan.

Topik lain pun diangkat, yaitu mengenai pengelolaan dana IKM yang berbasis koperasi. Seperti yang sering dialami mahasiswa, dana Kemahasiswaan dari pusat terkadang macet, hingga menyebabkan kegiatan mahasiswa menjadi terganggu. Ketika dibahas dalam rapat sebelumnya, akhirnya KEMA setuju untuk mencoba mengelola dana IKM di tahun depan untuk mengantisipasi kejadian macetnya dana seperti tahun ini. Ketika diangkat, ternyata permasalahan menemui pangkal yang cukup rumit. Menurut Pak Bambang, dibutuhkan pengetahuan mendalam mengenai koperasi dan fungsinya itu sendiri, ditambah dengan menyesuaikan keadaan dengan UU terbaru mengenai Koperasi. Bila gegabah, tentu mahasiswa sendiri yang akan kerepotan. Beliau menyarankan, sebaiknya dibangun terlebih dahulu pondasi dari pengetahuan mengenai pengelolaan dana itu sendiri, terutama terkait koperasi. Namun, ujar beliau, masalah kemacetan dana sedikit banyak bisa diminimalisir dengan sifat entrepreneurship yang dimiliki oleh mahasiswa itu sendiri.

Adapun pembahasan terakhir yang diangkat pada Audiensi tertutup ini adalah permasalahan beasiswa. Berikut rangkuman mengenai data masing-masing beasiswa:

1. Dana beasiswa unggulan (SP2D) masih dalam pencocokan data, secepatnya akan dikirimkan ke rek POLBAN, nanti ditransfer ke rek mahasiswa masing-masing.

2. PPA dan BBM sudah masuk DIPA DIKTI dan diurus pusat dan sudah masuk status SP2D, nanti ditransfer oleh bank mandiri ke rekening mahasiswa (tidak melalui rekening POLBAN).

3. Untuk beasiswa BRI, secepatnya akan cair, silahkan bertanya pada bank bersangkutan.

4. Beasiswa Industri ada yang sudah ada yang cair dan belum, silahkan konfirmasi pada perusahaan.

5. Beasiswa Bidik misi sudah cair.

Dan Audiensi tertutup pun selesai. Namun, masih ada sesi penting lainnya, yaitu sesi follow-up permasalahan jurusan. Namun, karena hanya ketua Jurusan Teknik Kimia yang hadir dan bisa di follow-up, maka Audiensi pun diakhiri.

JASA MPM 2013

Verifikasi UKM

Apa itu Legislatif ?

BTO

Audiensi Akbar